BIDANG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Daftar inventaris

Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
BPAD.OTDA.T20.II.5.8.453 Kajian laporan perihal larangan dalam kampanye dan tempat kampanye di Kelurahan Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, DIY. Item 9 FEBRUARI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.1.212 Undangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI tentang Seminar Nasional tentang pengawasan Pemilu dalam perspektif hukum dan budaya. Item 10 MARET Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.1.213 Surat dari Bawaslu untuk Ketua Panwaslu Provinsi DIY perihal undangan mengikuti rapat koordinasi dan training of trainers (ToT) Program Pengawasan Pemilu oleh Mahasiswa. Item 25 MARET Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.1.215 Undangan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan acara strategi komunikasi dan diseminasi informasi menuju Pemilu Presiden yang berkualitas. Item 15 APRIL Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.1.221 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No: 557/Bawaslu/VII/2009 perihal Susulan terhadap Surat Bawaslu No: 115/Und/Bawaslu/VII/2009 perihal undangan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Item 29 JULI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.2.227 Surat dari DPRD Provinsi DIY kepada Kepala Panwaslu Provinsi DIY perihal Dengar Pendapat di Gedung DPRD Provinsi DIY. Item 3 FEBRUARI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.2.228 Surat dari LABDA Yogyakarta untuk Ketua Panwaslu Provinsi DIY perihal pemberitahuan acara Debat Antar Partai Politik pada tanggal 24-25 Maret 2009 di Gedung Wanitatama Yogyakarta. Item 20 MARET Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.3.234 Surat dari Komisi Pemilihan Umum Jakarta perihal aturan untuk menetapkan surat suara yang termasuk kategori rusak atau cacat. Item 6 MARET Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.4.240 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Panglima TNI dan Kapolri perihal Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Item 22 JUNI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.4.243 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia perihal Netralitas Hakim Agung dan Hakim pada semua Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Item 22 JUNI Lihat
Hasil 61 s.d 70 dari 247