𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Masuk
Telah memiliki akun?
Email
*
Kata kunci
*
Masuk
Tautan cepat
Tautan cepat
Tentang Kami
Beranda
Bantuan
Privacy Policy
Bahasa
Bahasa
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Clipboard
Clipboard
Hapus Pilihan
Go to clipboard
Load clipboard
Save clipboard
Telusur
Telusur
Deskripsi Arsip
Pencipta Arsip
Lembaga Kearsipan
Fungsi
Subjek
Tempat
Objek Digital
Pencarian
Pencarian
Pencarian menyeluruh
Pencarian lengkap »
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
PENGAWASAN KEUANGAN
Daftar inventaris
Kembali ke deskripsi arsip
SENARAI ARSIP BIRO UMUM PROV DIY ( NO 3329 - 3861)
UMUM
KEPEMERINTAHAN
POLITIK
KEAMANAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PEREKONOMIAN
PEKERJAAN UMUM
PENGAWASAN
PENGAWASAN KEPEMERINTAHAN
PENGAWASAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PENGAWASAN PEMERIKSAAN
PENGAWASAN KEPEGAWAIAN
PENGAWASAN KEUANGAN
Kode unik
Judul
Level Deskripsi
Tanggal
Objek Digital
BPAD.ORBA.T16.VIII.5.3815
Surat Wakil Gubernur Provinsi DIY No: K.1/I.30/1597/RHS/78 Kepada Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup tentang laporan kasus saudara Haryono M.H Mustofa. Kepala bagian Kemakmuran Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
Item
7 juni
Lihat
Tambah
BPAD.ORBA.T16.VIII.5.3813
Surat No. 1062/020/a tgl 28 Maret 1972 dari Inspektur Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan DIY kepada Dirjen Pertanian tentang penggelapan uang Negara
Item
28 Maret
Lihat
Tambah
BPAD.ORBA.T16.VIII.5.3814
Surat Wakil Kepala Daerah DIY Paku Alam VIII kepada Kepala Kejaksaan Negeri DIY tentang laporan penyelewengan uang bekas (Badan Kerjasama) Tembakau Vorstenlanden sebesar Rp 52.942.245,56 oleh saudara R. Teguh Wibowo Ek Sekretaris BKS, DIY
Item
1977 - ?
Lihat
Tambah
BPAD.ORBA.T16.VIII.5.3816
Gubernur. KDH. Provinsi DIY kepada Wali Kota Madya Dati II Yogyakarta tentang pungutan liar yang dilakukan oleh para karyawan Bagian Personalia Kotamadya Dati II Yogyakarta
Item
6 November
Lihat
Tambah
BPAD.ORBA.T16.VIII.5.3817
Surat dari Biro Hukum kepada Setwilda Prop. DIY tentang kutipan beberapa pasal Undang-Undang No.3 tahun 1971 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
Item
28 maret
Lihat
Tambah