- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.1. - KEAMANAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.2. - KEJAHATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.3. - BENCANA
- FileBpad.Orba.T5.V. - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasBpad.Orba.T5.V.1. - PENDIDIKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.2. - KEBUDAYAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.3. - AGAMA
- BerkasBpad.Orba.T5.V.4. - KEPENDUDUKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.5. - MEDIA MASSA
- FileBpad.Orba.T5.VI. - PEREKONOMIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.1. - PERTANIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.2. - PERINDUSTRIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.3. - PERHUBUNGAN
- 278 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.882 - Surat dari Ketua DPRD Propinsi DIY, Parwoto kepada Pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam VIII perihal pengantar Gubernur Kepala Daerah tentang permintaan persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan serta permohonan persetujuan hubungan kerjasama Propinsi DIY dengan Propinsi Ismailia.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.883 - Nota Dinas dari Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY, an. Kepala Bagian Tatapraja Drs. Stephanus Nudu kepada Sekwilda Propinsi DIY lewat Asisten I tentang Laporan Koordinasi Pemerintah Propinsi DIY (Rapat tanggal 19 Oktober 1994) mengenai pengadaan/penyediaan tanah untuk pembangunan Monumen Jembatan Bantar, tindaklanjut permohonan tukar menukar tanah milik penduduk/perorangan dengan tanah kas Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul dan tindak lanjut ijin pembebasan tanah di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan guna perluasan balai benih ikan (BBI).
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.884 - Nota Dinas dari Biro Bina Perekonomian Setwilda Propinsi DIY Dra. Dyatminatun, kepada PLH Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi DIY tentang permohonan penukaran tanah dan gedung serta seluruh perumahan karyawan eks Pabrik Sabut dan Tali Pengasih KulonProgo.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.885 - Nota Dinas dari Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY kepada Sekwilda Propinsi DIY lewat Asisten Ketataprajaan tentang Laporan Rapat Koordinasi Pemerintah Propinsi DIY tanggal 24 April 1997 tentang pembahasan permohonan ijin tukar menukar tanah milik gereja dengan tanah kas Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Dati II Gunungkidul untuk pembangunan Gereja.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.886 - Surat dari Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY tentang tukar menukar tanah dan gedung kantor pertanahan Kabupaten Bantul dengan tanah milik Pemda Kabupaten Bantul.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.887 - Surat dari Direktorat Agraria Propinsi DIY kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permohonan hak atas tanah Wedi Kengser di Sendangsari Pengasih.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.888 - Surat dari Kepala Direktorat Agraria Drs. Ari Soenarjo kepada Bupati Bantul tentang permohonan ijin lokasi dan pembebasan tanah Wedi Kengser seluas 5 ha di Bontelan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.889 - Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman, Drs. Samirin kepada Camat Pakem dan Kepala Desa Pakembinangun perihal langkah tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap pengaduan Sdr. Wisnu Suprabowo, HS tentang kepastian hukum tanah sawah pinggir Kali Kuning Desa Pakembinangun.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.890 - Surat dari Lubino kepada Pimpinan DPRD Bantul tentang pengaduan sehubungan tanah Wedi Kengser diminta pemerintah desa.
- 19 lebih...