- FondsBpad.RIS.T3 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 3
- Bpad.RIS.T3.VIII - Keuangan Pemilu
- 18 more...
- ItemBpad.RIS.T3.VIII.2003 - Surat Pengantar PPD Tingkat I DIY No. 328/II/PPD Tingkat I/71 Kepada Ketua Panitia Peneliti Sekretariat PPD Tingkat I DIY Tentang Kedudukan Keuangan Anggota/Sekretariat Panitia Peneliti Dati I dan II.
- ItemBpad.RIS.T3.VIII.2004 - Surat kawat dari Kepala Kantor Bendahara Negara Yogyakarta No.48 Rekening Tgl 17-3-1971 Pada Direktur PBNLA Jakarta dengan Tembusan dikirim ke Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran dan lain-lain Perihal sisa anggaran yang tidak di pindah bukukan ke kas negara dapat di gunakan dalam th Anggaran 1971/1972.
- ItemBpad.RIS.T3.VIII.2005 - Radiogram Mendagri/Ketua LPU No. 165/15/1971 pada seluruh Guber-nur di Indonesia tenang Biaya Perjalanan Dinas ke Surabaya PP di Bebankan PPD I JBS.
- ItemBpad.RIS.T3.VIII.2006 - Radiogram Dari Mendagri/Ketua LPU Tanggal 18 Maret 1971 No. 165/15/1971 Perihal Biaya Perjalanan ke Surabaya di Bebankan Pada PPD I JBS dan Biaya Penginapan dan makan di tangguang LPU.
- ItemBpad.RIS.T3.VIII.2007 - Surat Panglima (Radiogram Pangdam VII/DIP) kepada Gubernur Jateng/DIY tentang Pengamanan di Pedesaan Menjelang Pemilu (Opersi Bakti ABRI).
- ItemBpad.RIS.T3.VIII.2008 - Surat PPD Tingkat I DIY No. 970/II/PPD I/71 Kepada Sekretaris Daerah DIY tentang Permohonan biaya untuk pembuatan buku dokumentasi dan gambar di Operasional Ruum.
- ItemBpad.RIS.T3.VIII.2009 - Surat Tugas PPD Tingkat I No. 1084/II/PPD I/71 kepada Kepala PD Percetakan Negeri DIY untuk menerima pekerjaan Percetakan dan uang Percetakan Pemilu
- ItemBpad.RIS.T3.VIII.2010 - Surat Mendagri/Ketua LPU No. 110/14/71 Kepda semua Gubernur /Ketua PPD Tingkat I. SeIndonesia tentang penyajian biaya honorarium dan uang sidang peneliti.
- ItemBpad.RIS.T3.VIII.2011 - Radiogram dari Mendagri/Ketua LPU No. III/14/1971 tanggal 9 Juni 1971 untuk Gubernur KDH/Ketua LPU Tingkat I Jatim. Tembusan semua GUB. KDH/Ketua PPD I se-Indonesia. Isi berita karna sangat terbatasnya kredit th 1971/1972 maka LPU tidak dapat menyediaka biaya peradilan kilat.
- 13 more...