- FondBpad.RIS.T2 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2
- BerkasBpad.RIS.T2.XIII - Keuangan Pemilu
- 56 lebih...
- ItemBpad.RIS.T2.XIII.1272 - Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 1070/11/PPD.I/71 tanggal 4 Djuni 1971 kepada Bupati Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat II Bantul tentang Permintaan uang duka karena meninggalnya Sdr. Sumardinung dalam menjalankan tugas Pemilu
- ItemBpad.RIS.T2.XIII.1273 - Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor : …../11/PPD.I/1971 tanggal 13 Juli 1971 kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Jakarta tentang Penyajian beaya persiapan Pemilihan Umum Triwulan I tahun 1971/1972
- ItemBpad.RIS.T2.XIII.1274 - Surat dari Biro Otonomi dan Desentralisasi DIY Nomor 156/Otdes/274/ Pers/kwt/74 kepada Kepala Daerah DIY tentang Penggunaan uang hasil penjualan surat suara berkas PEMILU 1971
- ItemBpad.RIS.T2.XIII.1275 - Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 1382/11/PPD.I/1971 tanggal 14 Juli 1971 kepada Menteri Dalam Negeri Ketua LPU Jakarta tentang Penyajian biaya persiapan Pemilihan Umum Triwulan I tahun 1971/1972
- ItemBpad.RIS.T2.XIII.1276 - Formulir Berita dari Mendagri/Ketua LPU untuk Gubernur KDH/Ketua PPDI Kalimantan Selatan Nomor 87/14/1970 tentang Biaya Pengamanan Pemilu
- ItemBpad.RIS.T2.XIII.1277 - Laporan singkat penerimaan dan pengeluaran uang biaya Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I DIY tahun anggaran 1969/1970 s.d 1971/1972 triwulan I – 1971
- ItemBpad.RIS.T2.XIII.1278 - Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 1626/11/PPD I/71, tanggal 1 September 1971 kepada Sdr. Bendaharawan PPD Tingkat II se DIY tentang Permohonan segera diajukan SPD
- ItemBpad.RIS.T2.XIII.1279 - Keputusan Mengeri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor 60 tahun 1970 tentang Kebijaksanaan Penggunaan anggaran Belanja Pemilihan Umum dan Kebijaksanaan Pengadaan Perbekalan dan Pengangkutan
- ItemBpad.RIS.T2.XIII.1280 - Surat dari Lembaga Pemilihan Umum untuk semua bendaharawan dalam lingkungan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia, perihal prosedur pembiayaan pemilihan umum
- 2 lebih...