Hukum Daftar inventaris

Kembali ke deskripsi arsip
Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
Bpad.Orla.T3.II.8.360 Kumpulan Undang-undang Tahun 1956. Item 1956
Bpad.Orla.T3.II.8.370 Ralat Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 174/1970 tentang pembentukan daerah yang setingkat desa di Daerah Kotamadya dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 15/1969. Item 1970
Bpad.Orla.T3.II.8.368 Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 40/1965 tentang Perubahan Personalia Susunan Tim Publik Relation Pemerintah Daerah DIY. Item 1965
Bpad.Orla.T3.II.8.374 Surat Keputusan DPRD DIY Nomor : 11/K./D.P.R./1953 tentang Pembentukan Panitia Perundang-undangan Desa dan Maklumat Peraturan-peraturan. Item 1953
Bpad.Orla.T3.II.8.376 Surat Bupati Pamong Praja Bantul kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Kab. Bantul mengenai ijin perlopnya Sdr. Purwosukarjono Carik Desa Kel. Argomulyo Kap. Sedayu. Item 1956
Bpad.Orla.T3.II.8.353 Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.17 tahun 1930 tentang peraturan memengang barang sebagi jaminan hutang. Item 1930
Bpad.Orla.T3.II.8.354 Peraturan perundang-undangan (Rijkseblad) Kasultanan No.8 tahun 1931 tentang peraturan memengang barang sebagai jaminan hutang. Item 1931
Bpad.Orla.T3.II.8.356 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo. Item 1951
Bpad.Orla.T3.II.8.352 Surat Penetapan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1949, tentang pemberian Amnesti. Item 1949
Bpad.Orla.T3.II.8.355 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Item 1948
Hasil 1 s.d 10 dari 25