𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Masuk
Telah memiliki akun?
Email
*
Kata kunci
*
Masuk
Tautan cepat
Tautan cepat
Tentang Kami
Beranda
Bantuan
Privacy Policy
Bahasa
Bahasa
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Clipboard
Clipboard
Hapus Pilihan
Go to clipboard
Load clipboard
Save clipboard
Telusur
Telusur
Deskripsi Arsip
Pencipta Arsip
Lembaga Kearsipan
Fungsi
Subjek
Tempat
Objek Digital
Pencarian
Pencarian
Pencarian menyeluruh
Pencarian lengkap »
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
Daftar inventaris
Kembali ke deskripsi arsip
DAFTAR ARSIP STATIS PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) PROPINSI DIY (Nomor 1 - 538) ARSIP PEMILU KURUN WAKTU 2005 - 2010
BIDANG PENANGANAN DAN TIDAK LANJUT PELANGGARAN
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
Kode unik
Judul
Level Deskripsi
Tanggal
Objek Digital
BPAD.OTDA.T20.III.5.1.508
Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, No. 17 b/SK Panwaslu-Sleman/2009, tentang Tim Pelaksana Sentral Penegakan Hukum Terpadu Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman tahun 2009.
Item
11 NOVEMBER
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.5.1.514
Surat dari Banwaslu RI perihal instruksi tindak lanjut pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2009.
Item
20 APRIL
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.5.1.516
Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada Bambang Yuniarto, SH di Lapas Cebongan Sleman perihal mohon surat edaran Dirjen Kemasyaraktan mengenai surat vonis sebagai pengganti KTP karena sangat dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan pencontrengan Pilpres di Lapas Cebongan.
Item
1 AGUSTUS
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.5.1.509
Surat dari Bawaslu RI tentang Penanganan pelanggaran pidana Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD.
Item
26 MARET
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.5.1.510
Tindak lanjut temuan Panwaslu No. 64/Panwaslu/GK/2009.
Item
23 MARET
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.5.1.511
Surat dari Bawaslu RI mengenai penanganan tindak lanjut pelanggaran tindak pidana pemilu.
Item
14 APRIL
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.5.1.515
Laporan penanganan pelanggaran administrasi dalam rangka Pilpres 2009.
Item
15 MEI
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.5.1.512
Surat dari LBH mengenai permohonan penjelasan tindak lanjut temuan Panwaslu DIY.
Item
15 APRIL
Lihat
Tambah
BPAD.OTDA.T20.III.5.1.513
Surat Forum LSM DIY mengenai diskusi dan launching Posko pengaduan pelanggaran Pemilu .
Item
17 APRIL
Lihat
Tambah