- FondsBpad.RIS.T2 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2
- Bpad.RIS.T2.II - Peraturan-peraturan
- 29 more...
- ItemBpad.RIS.T2.II.763 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Surat dari Partai Rakyat Nasional (PRN) kepada Kepala Daerah DIY tentang Permohonan agar PRN dapat diwakili dalam DPRD-GR yang akan dibentuk di DIY
- ItemBpad.RIS.T2.II.764 - Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Surat Ketua DPRD kepada Kepala Daerah DIY tentang Pendapat dari Panitia Otonomi DPRD sekitar pelaksanaan Pen-Pres Nomor 5 tahun 1960 (Putusan Rapat tanggal 2 Nopember 1960)
- ItemBpad.RIS.T2.II.765 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Pendapat dari Panitia Daerah Konggres Pemuda seluruh Indonesia DIY kepada Kepala Daerah DIY mengenai persiapan pembentukan DPR-GR DIY
- ItemBpad.RIS.T2.II.766 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Pengumuman Penting dari Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyampaian saran-saran dan usul calon-calon anggota DPRD – GR
- ItemBpad.RIS.T2.II.767 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1/Des , tanggal 10 Oktober 1960 tentang Pembentukan DPRD Gotong Royong menurut Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960
- ItemBpad.RIS.T2.II.768 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Surat Pimpinan Perintis Irian Barat DIY Nomor 004/PIB/B-II/60, tanggal 12 Nopember 1960 tentang Penyampaian Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan kembali DPRD-GR DIY
- ItemBpad.RIS.T2.II.769 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Surat Ikatan Usahawan Pancasila Yogyakarta, Nomor 206/sec/60, tanggal 12 Nopember 1960 tentang Bahan-bahan pertimbangan perkaitan dengan pembentukan DPRD-GR
- ItemBpad.RIS.T2.II.770 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Revolusi dari Ranting Barisan Tani Indonesia Banyuraden, Gamping kepada Kepala Daerah DIY tentang Pembentukan DPR-GR
- ItemBpad.RIS.T2.II.771 - Surat Dewan Cabang SOBSI Yogyakarta kepada Kepala Daerah DIY, penyampaian proses terhadap pelayanan yang tidak wajar dan tidak memberikan kedudukan politik kepada SOBSI
- 23 more...