- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.1. - KEAMANAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.2. - KEJAHATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.3. - BENCANA
- FileBpad.Orba.T5.V. - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasBpad.Orba.T5.V.1. - PENDIDIKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.2. - KEBUDAYAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.3. - AGAMA
- BerkasBpad.Orba.T5.V.4. - KEPENDUDUKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.5. - MEDIA MASSA
- FileBpad.Orba.T5.VI. - PEREKONOMIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.1. - PERTANIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.2. - PERINDUSTRIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.3. - PERHUBUNGAN
- 268 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.872 - Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam VIII kepada PT. Westa Pusaka Kusuma tentang persetujuan prinsip penggunaan tanah berkas Hak Eigendom Verponding No. 504 Yogyakarta.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.873 - Nota Dinas dari Biro Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi DIY kepada Setwilda Propinsi DIY perihal laporan Rakor Pemprop DIY tentang penggunaan tanah kas Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem untuk TK Negeri Pembina/Percontohan tingkat Kabupaten Sleman.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.874 - Surat dari Ketua Pelaksana Perayaan Hari Raya Nyepi/Tahun Baru Saka Propinsi Jawa Tengah dan DIY, Drs. I Wayan Mendhana, kepada Direktur PT. Taman Wisata Borobudur dan Prambanan tentang permohonan ijin tempat Komplek Candi Prambanan untuk persembahyangan bagi Umat Hindhu sekitar 1000 orang.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.875 - Surat dari Sekretaris BKPMD Propinsi DIY kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang salinan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 47/KPTS/IL/1990 tentang pemberian Izin lokasi kepada PT. Agung Maherta Hari Bawana untuk menggunakan tanah hak milik Ny. I Sri Lestari di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.876 - Surat dari BKPMD Propinsi DIY kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang salinan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51/KPTS/IL/1990 tanggal 21 Juni 1990 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Jari Alam Sakti.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.877 - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 54/KPTS/IL/1990 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bumyagara Prawatya dengan alamat di Jalan Suryodiningratan No. 26 Yogyakarta untuk menggunakan tanah Hak Milik penduduk yang disewa oleh PT. Sendikarya Sejati berdasar Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 7 tanggal 7 Pebruari 1990 atas tanah seluas 16720 m² di Kaliurahan Suryodiningraton, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, untuk digunakan usaha jasa akomodasi (Hotel) dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.878 - Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY, Drs. Ari Soenarjo kepada Ketua BKPMD Propinsi DIY tentang ijin lokasi PT. Puri Lestari Indah Pratama.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.879 - Surat dari Sekretaris Bakor Penanaman Modal Daerah, Dra. Ny. C. Tri Sumiratieh kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fotokopi salinan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 72/KPTS/IL/1991 tanggal 8 Juni 1991 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Puri Ngayojokarto.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.880 - Surat dari Departemen Dalam Negeri Nomor : 593/4854/POUD tanggal 26 Desember 1989 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang persetujuan prinsip tukar menukar tanah antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Badan Wakap UII.
- 29 lebih...