𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Masuk
Telah memiliki akun?
Email
*
Kata kunci
*
Masuk
Tautan cepat
Tautan cepat
Tentang Kami
Beranda
Bantuan
Privacy Policy
Bahasa
Bahasa
English
Bahasa Indonesia
Clipboard
Clipboard
Hapus Pilihan
Go to clipboard
Load clipboard
Save clipboard
Telusur
Telusur
Deskripsi Arsip
Pencipta Arsip
Lembaga Kearsipan
Fungsi
Subjek
Tempat
Objek Digital
Pencarian
Pencarian
Pencarian menyeluruh
Pencarian
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
Pencarian lengkap »
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
Khazanah
Pencarian cepat
Fond
Bpad.RIS.T1 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Berkas
Bpad.RIS.T1.XXXIII - Tanah
Item
Bpad.RIS.T1.XXXIII.680 - Surat dari Kepala Djawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tentang ketentuan batas tanah sehubungan dengan banyaknya perselisihan soal tanah di kalurahan yang disebabkan adanya penafsiran yang berbeda.
Item
Bpad.RIS.T1.XXXIII.681 - Surat dari Kepala Djawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seluruh Bupati untuk melaksanakan pendaftaran tanah-tanah pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Item
Bpad.RIS.T1.XXXIII.682 - Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50/1953 tentang pemberian kembali tanah persil Nomor 143 dan 144 di Salakan, Kalurahan Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman kepada pemilik semula.
Item
Bpad.RIS.T1.XXXIII.683 - Daftar adanya tanah-tanah negara di dalam penguasaan Kementrian-kementrian/Djawatan-djawatan dan Daerah Swatantra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.
Item
Bpad.RIS.T1.XXVIII.684 - Daftar adanya tanah-tanah negara di dalam penguasaan Kementrian-kementrian/Djawatan-djawatan dan Daerah Swatantra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 di Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman.
42 lebih...
Laporan
Surat dari Kepala Djawatan Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tentang ketentuan batas tanah sehubungan dengan banyaknya perselisihan soal tanah di kalurahan yang disebabkan adanya penafsiran yang berbeda.
Tidak ada laporan yang relevan dengan item ini
Batal