- FondBPAD.ORBA.T3. - SENARAI ARSIP SETWILDA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( BIRO HUKUM 1 - 548 ) TAHUN 2008
- SubfondBPAD.ORBA.T3.I - TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.1. - HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
- FileBPAD.ORBA.T3.I.2. - HAK MILIK ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.3. - HAK PAKAI ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.4. - TANAH KAS DESA
- FileBPAD.ORBA.T3.I.5. - TANAH PEMERINTAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.6. - TANAH PJKA
- BerkasBPAD.ORBA.T3.I.6.1 - TANAH PJKA
- 57 lebih...
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 445 - SK Mendagri No. 68 tahun 1984 tentang Pemberlakuan Permendagri No 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah di Prov. DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 446 - Kerangka acuan PJKA tentang tanah-tanah yang dimohon kembali untuk kepentingan operasional dan cadangan pengembangan
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 447 - SK Mendagri No. 67 tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Agraria Kab. Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Kota Madya Yogyakarta
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 448 - SK Mendagri No. 66 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pembentukan sepenuhnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 di DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 449 - Surat dari Sri Sultan HB IX kepada Dirjen Perhubungan Darat tentang tanah-tanah Kraton Yogyakarta yang dipakai oleh PJKA
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 450 - Laporan Asisten I Sekwilda Prov. DIY mengenai penyelesaian tanah yang dikuasai PJKA dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Gub DIY Sri Sultan HB IX tanggal 20 Desember 1986
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 451 - Surat dari Mennteri Perhubungan kepada gubernur DIY tentang tanah-tanah yang diperlukan PJKA di Prov. DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 452 - SK Mendagri No. SK 590.34-746 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Prov. DIY No. 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 di Prov. DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 453 - Surat dari Depdagri kepada Gub. DIY tentang Penyampaian Peraturan Mendagri No. 6 tahun 1979 tentang Pedoman Penetapan Uang Administrasi dan Biaya Pendaftaran tanah dalam rangka Pemberian Hak Pakai atas tanah Negara untuk Instansi Pemerintah
- 35 lebih...