Laporan

Surat Edaran dari Departemen Kehakiman Nomor : J.A. 2/1/9 kepada Semua Bupati KDH atau Walikota/KDH di seluruh Indonesia tentang prosedur pergantian nama berdasarkan Keppres. Nomor : 127/U/KEP/12/1966.

Tidak ada laporan yang relevan dengan item ini