- FondBpad.RIS.T2 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2
- BerkasBpad.RIS.T2.IV - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 2 lebih...
- ItemBpad.RIS.T2.IV.801 - Surat Keputusan Dewan Pemerintahan Haminte Kota Yogyakarta tentang Penetapan Peraturan
- ItemBpad.RIS.T2.IV.802 - Keputusan DPD Daerah Swatantra Tingkat II Gunungkidul Nomor 27/11/1958 tentang Penggunaan Uang Pemda dan Pembukaan Gedung DPRD
- ItemBpad.RIS.T2.IV.803 - Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Propinsi Jawa Tengah tentang Penjelasan Instruksi untuk Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten dan Boyolali
- ItemBpad.RIS.T2.IV.804 - Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah, 2. Semua Residen, 3. Semua Bupati, 4. Semua Walikota, 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Desember 18/6/93, tanggal 10 Juni 1953 tentang Ralat Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggtoa DPRD
- ItemBpad.RIS.T2.IV.805 - Surat Kementrian Dalam Negeri, kepada semua Gubernur, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Des 18/7/43, tanggal 13 Mei 1953, tentang Pengiriman Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPRD
- ItemBpad.RIS.T2.IV.806 - Surat Kementrian Dalam Negeri kepada semua Gubernur Kepala Daerah , Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, nomor Des, 18/1/24, tanggal 28 Januari 1955 tentang Perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Desember 18/7/40
- ItemBpad.RIS.T2.IV.807 - Lembaran kota praja Yogyakarta Surat Keputusan Walikota Yogyakarta
- ItemBpad.RIS.T2.IV.808 - Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 1/R.I/1952 tentang Panitia Negara Inter Departemental
- ItemBpad.RIS.T2.IV.809 - Maklumat Menteri Negara RI Koordinator Keamanan Nomor S/4 tahun 1949 tentang Instruksi untuk alat-alat pemerintah RI dimasa peralihan (pembagian pekerjaan antara Badan-badan Pemerintah RI Pusat dan Daerah setelah kekuasaan di DIY diserahkan kembali kepada Pemerintah RI)
- 36 lebih...
