- FondBpad.RIS.T7 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7
- FileBpad.RIS.T7.III - Pertanahan
- 3 lebih...
- ItemBpad.RIS.T7.III.4541 - Surat Kepala Jawatan Agraria DIY kepada Kepala Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo perihal pengiriman putusan DPR Kelurahan Brosot tanggal 7 Pebruari 1954. No. 1 yang sudah disahkan tentang tanah pengarem-arem.
- ItemBpad.RIS.T7.III.4542 - Surat Kepala Jawatan Agraria DIY kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo perihal putusan DPR Kelurahan Pagerharja tanggal 10 Desember 1954. No. 36,371 yang sudah disahkan tentang penyewaan tanah kas desa.
- ItemBpad.RIS.T7.III.4543 - Surat dari Kromoharja dan kawan-kawan kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal permohonan tanah bekas pabrik Bantul.
- ItemBpad.RIS.T7.III.4544 - Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Pamong Praja Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo perihal putusan Dewan Kelurahan Peeralihan Kapanewon Temon tanggal 18 Juni 1955. No. 4/1955. yang sudah disahkan tentang jual beli hak tanah untuk warga negara.
- ItemBpad.RIS.T7.III.4545 - Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Pamong Praja Kepala Daerah Kabupaten Sleman perihal turunan surat keputusan perkara tanah di desa Ganggong Kelurahan Bangunkerta Kapanewon Turi Sleman.
- ItemBpad.RIS.T7.III.4546 - Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Sdr. Bupati Pamong Praja Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo perihal putuasn Dewan Kelurahan Salamreja Kapenewonana Sentolo tanggal 15 Nopember 1955 No. 3dan 4 yang telah disahkan tentang liyeran jual tanah /sende.
- ItemBpad.RIS.T7.III.4547 - Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY perihal perkara tanah warisan Djokoreja.
- ItemBpad.RIS.T7.III.4548 - Surat turunan Kepala Muda Jawatan Agraria atas nama Menteri Agraria kepada Kementerian Pertanahan di Jakarta perihal tuntutan BTI terhadap pengembangan tanah daerah A II di sekita lapangan terbang Maguwaharja Yogyakarta.
- ItemBpad.RIS.T7.III.4549 - Surat Ketua Dewan Pemerintah Daerah DIY kepada Kementrian Pertanahan di Jakarta perihal tabahan kerugian untuk โpemilik tanah semulaโdaerah A pembelian waktu pemerintah Jepang.
- 1 lebih...
