- FondsBpad.Orla.T1 - Dinas Kesehatan Propinsi DIY Buku 2
- FileBpad.Orla.T1.I - Bagian Tata Usaha
- Bpad.Orla.T1.I.1 - Sub Bagian Perencanaan
- ItemBpad.Orla.T1.I.1.401 - Rencana Anggaran Biaya tiap Tahap Pelaksanaan Rumah Sakit Kotamadya Yogyakarta
- Bpad.Orla.T1.I.2 - Sub Bagian Umum
- 30 more...
- ItemBpad.Orla.T1.I.2.432 - Surat dari Kepala Sub Dit RS Dinas Kesehatan DIY kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Bantul tentang konsep surat pemindahan lokasi RSU Bantul
- ItemBpad.Orla.T1.I.2.433 - Surat dari Kepala Kanwil Depkes Propinsi DIY kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I DIY tentang izin untuk memindahkan lokasi Apotik Merapi dari Jl. P. Mangkubumi No. 121 ke Jl. P. Mangkubumi No. 109 Yogyakarta
- ItemBpad.Orla.T1.I.2.434 - Surat dari Pimpinan Proyek Pengembangan RSU Prop/Kab/Kodya DIY kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II Kabupaten Sleman tentang pelaksanaan pembangunan gedung dan fisik RSU Kabupaten Sleman 1980/1981
- ItemBpad.Orla.T1.I.2.435 - Peresmian Rumah Sakit Dokter Sardjito di Yogyakarta oleh Presiden dan Ibu Soeharto
- ItemBpad.Orla.T1.I.2.436 - Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi DIY oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi DIY
- ItemBpad.Orla.T1.I.2.437 - Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DIY tentang permintaan exeminasi gambar/bestek dan RAB Pembangunan Puskesmas Maguwoharjo
- ItemBpad.Orla.T1.I.2.438 - Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Propinsi DIY Nomor : 02734/DK/TU-2/XI/82 tentang inventarisasi urusan dan Dinas Daerah Otonom
- ItemBpad.Orla.T1.I.2.439 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.134-842 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. tanggal 25 Mei 1981 Nomor 4 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Propinsi DIY
- ItemBpad.Orla.T1.I.2.440 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerinta Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
- 21 more...
